Bekerja sama dengan ASPERHUPIKI, FH Universitas Lambung Mangkurat Gelar Workshop Pengajaran Hukum Pidana Berbasis HAM

BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) menggelar Workshop Pengajaran Hukum Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (20/6/2024). Workshop ini diikuti 25 peserta dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), dari berbagai disiplin ilmu yang mendapatkan pelatihan tentang metode pengajaran yang efektif untuk mengintegrasikan HAM, seperti fishbowl dan curah gagasan. […]

Membedah Pidana Korporasi dalam Perspektif Prof.Dwidja Priyatno

Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) menggelar bedah buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi yang ditulis oleh Guru Besar Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Dwidja Priyatno, di Kampus STHB, Kamis (6/6/2024). Bedah buku ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa STHB serta akademisi hukum. Turut hadir dalam bedah buku tersebut Guru Besar Ilmu Viktimologi Fakultas Hukum Universitas […]

ASPERHUPIKI Gelar Training Pengajaran KUHP Nasional Berbasis HAM

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) mengadakan Training Tingkat Lanjut Pengajaran Hukum Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia (TERAPI HAM) dengan dukungan Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) dan The Asia Foundation (TAF).

TERAPI HAM: Pengajaran Hukum Pidana Berbasis Hak Asasi Manusia

Batu – Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) bersama dengan Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) serta didukung oleh The Asia Foundation (TAF) menyelenggarakan pelatihan lanjutan mengenai pengajaran hukum pidana berbasis hak asasi manusia (TERAPI HAM). Kegiatan ini diadakan pada tanggal 1 sampai 6 Juni 2024 di The Singhasari Resort, Kota […]

ASPERHUPIKI Siapkan Program Kerja Baru Sesuai KUHP Nasional

Beberapa inisiatif strategis diputuskan ASPERHUPIKI dalam Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan pada 24–25 November 2023. Program kerja unggulan manajemen periode 2024–2028 menjadi salah satu informasinya. Pasca berlakunya KUHP Baru, seluruh lembaga pendidikan tersebut menitikberatkan pada penguatan Tri Dharma penyuluh hukum pidana. Rencana strategis yang direncanakan, menurut Ketua Umum ASPERHUPIKI Fachrizal Afandi, antara lain adalah penyempurnaan […]

Menyusun Kembali Kurikulum Pengajaran Hukum Pidana di Perguruan Tinggi Setelah Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kolonial Belanda yang berlaku di Indonesia, tidaklah sama. Buku I dan II merupakan susunan dari UU 1/2023 yang sering disebut KUHP Nasional. Selain yang ditentukan oleh Undang-undang, Buku I memuat gagasan, teori, dan doktrin […]

Asperhupiki dan FHUB Menggelar Lokakarya untuk Membahas Implikasi KUHP Baru Terhadap Pendidikan Tinggi

Lokakarya dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertemakan “Pemutakhiran Bahan Kajian Mata Kuliah Lingkup Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Nasional” telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB). Acara berlangsung pada Jumat, 24 November 2023, di Kampus FHUB Jawa Timur. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan […]

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Melakukan Penyesuaian Data Terkait dengan KUHP Baru

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) menilai penting dan mendesak untuk melakukan pemutakhiran data kajian mata kuliah lingkup hukum pidana berdasarkan KUHP baru. Hal ini dikarenakan KUHP baru yang telah diundangkan pada Januari 2023, memiliki masa transisi selama tiga tahun sebelum mulai diberlakukan pada 2026. Pemutakhiran bahan ajar ini juga esensial untuk memastikan bahwa […]

Media Suara: Mengulas Fatamorgana Hukum Humaniter di Gaza Pada Acara Diskusi yang Diselenggaran Oleh ASPERHUPIKI

Tulisan tersebut membahas pendapat Farhad Malekian tentang hukum pidana internasional dari sudut pandang filsafat Immanuel Kant. Menurut Malekian, banyak aspek hukum internasional, terutama hukum humaniter, diinterpretasikan subjektif oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan kepentingan ekonomi tertentu, sehingga sebagian besar instrumen hukum internasional hanyalah ilusi atau delusi. Dia menggunakan konsep “fatamorgana” dan “mirage” sebagai metafora […]

Tantangan bagi Pengajar Hukum Pidana Pasca Terbitnya KUHP Baru

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia Prof. Topo Santoso.

Untuk itu, para dosen hukum pidana memerlukan metode pengajaran yang harus disesuaikan agar capaian pembelajaran mengenai KUHP baru dapat terpenuhi. Diantaranya akademisi hukum pidana harus membuat buku teks berdasarkan KUHP baru, membuat anotasi atau komentar atas KUHP baru, membuat buku tindak pidana tertentu berdasarkan KUHP baru.