Kategori: Berita

Asperhupiki dan FHUB Menggelar Lokakarya untuk Membahas Implikasi KUHP Baru Terhadap Pendidikan Tinggi

Sumber: hukumonline

Lokakarya dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang bertemakan “Pemutakhiran Bahan Kajian Mata Kuliah Lingkup Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Nasional” telah diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FHUB). Acara berlangsung pada Jumat, 24 November 2023, di Kampus FHUB Jawa Timur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan kepada dosen hukum pidana perguruan tinggi mengenai pengajaran Undang-Undang KUHP Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP) yang menggantikan aturan sebelumnya.

Acara yang berlangsung selama dua hari ini dimulai pada hari Jumat, 24 November 2023 dan berakhir pada hari Sabtu, 25 November 2023, terinspirasi dari terbitnya KUHP Nasional yang berdampak besar terhadap apa yang diajarkan di perguruan tinggi menurut Ketua Penyelenggara, Eny Harjati. Ia menyatakan bahwa pentingnya latihan ini terletak pada potensinya untuk mendukung instruktur dalam menanamkan ketentuan-ketentuan KUHP, khususnya pada masa transisi warisan kolonial Belanda yang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht, atau KUHP, sedang diganti.

Pengesahan KUHP yang berdampak besar pada pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, itulah yang menginspirasi kegiatan ini. Guru Besar FHUB tersebut menyatakan, “Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan sikap mengenai perkuliahan, teknik pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.”

Ia melanjutkan, para dosen hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi tanah air cukup antusias dengan kegiatan ini. Kegiatan lokakarya dan Rakernas ini diikuti oleh sedikitnya 74 orang, melebihi target yang ditetapkan yaitu 50 peserta.

Fachrizal Afandi, Ketua Pengurus Pusat (PP) Asperhupiki menyatakan, dengan disahkannya KUHP baru, banyak sekali kebutuhan akan guru besar hukum pidana dalam hal pengajaran yang tepat. Dia menjelaskan, pengesahan KUHP berdampak pada disiplin ilmu lain selain ranah hukum pidana.

Karena belum ada pertemuan untuk membahas hal tersebut, maka kegiatan ini merupakan reaksi terhadap KUHP yang baru. Fachrizal menjelaskan, “KUHP baru ini mempunyai dampak yang signifikan bahkan merambah ke disiplin ilmu lain seperti hukum korporasi.”

Sumber: hukumonline

Fachrizal mengakui bahwa banyak pengajar hukum pidana yang bingung dalam mengajarkan KUHP baru dalam pendidikan tinggi. Hal ini disebabkan karena KUHP baru memiliki banyak perubahan dibandingkan KUHP lama, yang selama ini menjadi bahan pengajaran para dosen hukum pidana.

Fachrizal sendiri mengungkapkan bingung selama setahun belakangan ini dalam mengajarkan KUHP baru. Ia harus mengajarkan dua KUHP, yaitu KUHP lama dan KUHP baru, kepada mahasiswanya.

Profesor Edward Omar Sharif Hiariej dari FH UGM, Profesor Barda Nawawi dari FH Undip, dan Profesor Pujiyono dari FH Undip turut hadir sebagai pembicara pada seminar ini. Nantinya juga akan disusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah hukum pidana dalam acara ini; beberapa profesor akan ikut bertanggung jawab. Contohnya Dosen FH Profesor Topo Santoso di Universitas Indonesia, Dosen FH Rena Yulia di Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Dosen FH Mahmud Mulyadi di Universitas Sumatera Utara, dan Dosen FHUB Milda Istiqomah.

Perlu diketahui, KUHP versi terbaru akan berlaku selama tiga tahun ke depan mulai tanggal 2 Januari 2023. Wetboek van Strafrecht alias KUHP diganti dengan KUHP Nasional sesuai UU. Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami banyak perubahan.

KUHP terbagi menjadi dua jilid. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta UU di luar UU 1/2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kecuali ditentukan lain menurut UU, sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi UU di luar KUHP Nasional.