Kategori: Berita, materi

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Melakukan Penyesuaian Data Terkait dengan KUHP Baru

Sumber: JATIMTIMES.COM

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) menilai penting dan mendesak untuk melakukan pemutakhiran data kajian mata kuliah lingkup hukum pidana berdasarkan KUHP baru. Hal ini dikarenakan KUHP baru yang telah diundangkan pada Januari 2023, memiliki masa transisi selama tiga tahun sebelum mulai diberlakukan pada 2026.

Pemutakhiran bahan ajar ini juga esensial untuk memastikan bahwa pendidikan hukum tetap relevan dan memberikan pemahaman yang akurat tentang sistem hukum yang berlaku.

“Karena KUHP baru, cara mengajarnya juga harus baru, bagaimana fitur-fitur baru KUHP harus diajarkan, begitupun cara penegakan hukumnya juga harus baru,” kata Fachrizal Afandi PhD, Ketua Asperhupiki ditemui di Universitas Brawijaya (UB), Sabtu (25/11/2023).

Fachrizal juga menambahkan yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah lebih manusiawi, lebih fokus pada pemulihan korban, dan beberapa penekanan lainnya.

Fakta bahwa sekolah hukum menciptakan aparat penegak hukum kemudian terungkap. Fakultas hukum mendidik pejabat, termasuk calon hakim, jaksa, dan bahkan petugas polisi. Oleh karena itu, mahasiswa tentu akan terkena dampaknya jika dosen tidak dibekali atau diinformasikan mengenai peraturan baru.

Hal ini menunjukkan bahwa akan ada dampak negatif dan lulusan yang bekerja sebagai penegak hukum akan melakukan pekerjaan di bawah standar. Jika penegakan hukum terus berjalan berdasarkan peraturan yang ketinggalan jaman dan mengambil keputusan yang buruk, maka mereka berisiko tertinggal.

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) menilai bahwa pemahaman KUHP baru oleh aparat penegak hukum dan masyarakat akan berdampak positif pada penegakan hukum yang lebih humanis. Namun, dampak positif tersebut tidak langsung dirasakan, melainkan akan terasa pada jangka panjang.

Asperhupiki juga menyadari bahwa masih banyak aparat penegak hukum dan masyarakat yang belum memahami KUHP baru. Hal ini dapat berdampak negatif pada penegakan hukum, karena aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan KUHP baru secara benar dan masyarakat tidak dapat memahami hak-hak mereka.

Oleh karena itu, Asperhupiki menginisiasi Lokakarya dan Rakernas Pemutakhiran Bahan Kajian Mata Kuliah Lingkup Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Nasional. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pengajar hukum pidana tentang KUHP baru, sehingga mereka dapat mengajarkan hukum pidana dengan semangat yang baru.

“Bagiamana mengajar dengan semangat baru, lebih nasionalis, demokratis dan lebih berorientasi pada penghormatan hak asasi,” lanjutnya.

Fachrizal melanjutkan, fakultas hukum yang berbeda di setiap kampus bisa saja mempunyai kurikulum atau gaya pengajaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, forum ini dipecah menjadi dua komisi untuk mencari cara membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Setiap kampus kemudian akan menggunakan output RPS dari forum ini untuk menginformasikan praktik pengajaran mereka. Dengan demikian, mahasiswa dibekali pemahaman yang sama melalui isi mata kuliah, dan dengan sendirinya pendidikan hukum akan semakin seragam penerapannya di seluruh institusi hukum.

Buku ke 1 sebaiknya diajarkan terlebih dahulu, menurut Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum,  Wakil Menteri Hukum dan HAM. Meskipun ketentuannya luas, buku ini menjadi landasan bagi teori doktrinal, sehingga penting tidak hanya bagi mahasiswa untuk memahami KUHP nasional tetapi juga bagi para profesional penegak hukum yang akan mempraktikkannya.

Prof Edward melanjutkan, ada enam bab dalam Buku 1 KUHP Nasional. Meski demikian, menurut Prof. Edward, bab satu hingga bab empat harus diajarkan sebagai muatan pembelajaran yang paling krusial. Karena hanya sedikit syarat dan ketentuan serta kesimpulan yang dibahas di bab mendatang. “Itulah hakikat teori dan asas doktrinal dalam hukum pidana,” ujarnya.